Asosiasi Penambang Nikel Indonesiamenegaskan bahwa Indonesia tidak lagi berada pada posisi penerima harga, melainkan telah bertransformasi menjadi penentu dan pengontrol utama arah harga pasar nikel dunia
Anggota Dewan Penasihat sekaligus Dewan Pengawas APNI Djoko Widajatno, menguraikan besarnya pangsa pasar serta penguasaan cadangan bijih nikel yang dimiliki tanah air saat ini.
“Ekspansi telah penuh, tetapi kualitas nilai tambah dan intensitas prioritas menjadi pembeda. Kita bukan lagi sekadar produsen. Saat ini Indonesia sudah penentu dari market.
Produk Indonesia itu porsinya 57 persen di dunia, sementara cadangan nikel kita sekitar 54 juta ton, jadi hampir separuhnya dunia,” ujar Djoko dalam diskusi publik terkait pengelolaan tambang di Jakarta, dikutip Senin, 31 Agustus 2026.
Djoko memaparkan bahwa dominasi Indonesia yang menguasai lebih dari separuh pasokan nikel global membuat setiap kebijakan domestik berimplikasi langsung terhadap dinamika harga di bursa London Metal Exchangemaupun Shanghai Futures Exchange.
Harga Nikel “Dikuasai” Indonesia
Pergerakan harga nikel dunia kini sangat bergantung pada keputusan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, terutama terkait pengaturan kuota pasokan.
“Setiap isu atau kebijakan penyesuaian kuota produksi di Jakarta langsung menggetarkan bursa global. Ketika ada isu penambahan kuota RKAB saja, harga nikel dunia langsung terkoreksi ratusan dolar AS.
Ini membuktikan betapa besarnya pengaruh kendali pasar yang kita pegang,” kata Djoko.
Kendati memiliki posisi tawar yang dominan, APNI mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam euforia dan tetap cermat dalam mengelola ekosistem hilirisasi secara berkelanjutan.
Penguasaan pasar harus dimanfaatkan untuk meningkatkan margin keuntungan negara tanpa menguras cadangan mineral secara ugal-ugalan.
“Dari sisi penerimaan, nikel memberikan porsi sangat banyak. Pertanyaannya, mending produksi banyak tapi harga hancur, atau produksi terukur tapi harga naik?
Kalau saya mending harga naik, karena tidak capek. Duduk, jual 5 ton juga untungnya banyak. Kita harus berpikir strategis,” bebernya.
Penerapan SIMBARA Segera Dimulai
Untuk memperkuat posisi tawar di mata konsumen global, pemerintah juga telah merampungkan sistem digitalisasi rantai pasok terintegrasi untuk menjamin legalitas dan asal-usul barang.
Menurutnya, penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batubaramenjadi benteng utama dalam mengikis praktik perdagangan ilegal serta rekayasa data ekspor.
“Mengenai traceability ini sudah kita susun. Mulai dari tambang, jetty, stockpile, blending, sampai dengan buyer, sudah dibuat oleh pemerintah yang namanya SIMBARA. Kita sudah sangat lengkap,” jelas Djoko.
Langkah transparansi tata kelola melalui SIMBARA juga terbukti berhasil menutup celah kebocoran penerimaan negara serta praktik transfer pricing di sektor ekspor pertambangan.
Pengintegrasian data antar-lembaga membuat transaksi penjualan mineral dapat dipantau secara real-time oleh kementerian teknis dan instansi penerimaan negara.
“Dengan adanya SIMBARA, manipulasi data ekspor dan transfer pricing bisa ditekan. Bahkan perbaikan birokrasi di EXIM saja kemarin bisa menghasilkan potensi penerimaan belasan triliun rupiah,” tambahnya.
Djoko menambahkan, reputasi Indonesia sebagai penentu pasar nikel dunia harus ditopang oleh koordinasi yang harmonis antara regulator dan pelaku usaha dalam negeri.
“Kita punya kekuatan cadangan dan pasokan. Sekarang tinggal bagaimana kita mengontrolnya secara cerdas agar kekayaan alam ini memberikan nilai tambah maksimal bagi kemakmuran rakyat,” ungkapnya.
Tentang SIMBARA
Pemerintah terus memperkuat pengawasan sektor mineral dan batubara melalui digitalisasi tata kelola pertambangan.
Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga, sebuah ekosistem digital yang mengintegrasikan data dan proses pengawasan komoditas tambang dari hulu hingga hilir.
SIMBARA pertama kali diluncurkan pada 2022 dengan fokus awal pada tata niaga batubara. Dalam perkembangannya, cakupan sistem diperluas ke komoditas strategis lain, termasuk nikel dan timah.
Perluasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan praktik pertambangan ilegal, mengurangi kebocoran penerimaan negara, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap rantai pasok komoditas minerba.
Sistem ini menghubungkan sejumlah kementerian dan lembaga. Kementerian ESDM berperan dalam pengawasan perizinan serta RKAB, sementara Kementerian Keuangan berkaitan dengan pembayaran PNBP dan bea keluar.
Kementerian Perdagangan dan Perhubungan turut mendukung validasi kegiatan ekspor serta pengangkutan, sedangkan Bank Indonesia berkaitan dengan pemantauan Devisa Hasil Ekspor
Kekuatan SIMBARA terletak pada kemampuan melakukan ketelusuran secara menyeluruh. Pemerintah dapat menelusuri dokumen, barang, jasa pengangkutan, aliran uang, hingga identitas entitas usaha.
Dengan demikian, data produksi dan perdagangan tidak hanya dilihat dari sisi administrasi, tetapi dapat dikaitkan dengan aktivitas fisik dan transaksi ekonominya.
Bagi negara, integrasi tersebut berpotensi meningkatkan akurasi penerimaan negara sekaligus mempersempit ruang manipulasi dalam tata niaga pertambangan.
Sistem juga dapat digunakan untuk memantau kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban seperti PNBP dan kebutuhan dalam negeri.
Sementara bagi pelaku usaha, SIMBARA menawarkan mekanisme single entry data yang dapat memangkas pengulangan administrasi antarinstansi.
Dengan semakin luasnya cakupan komoditas, SIMBARA bukan sekadar aplikasi pemerintah.
Sistem ini diarahkan menjadi infrastruktur pengawasan digital untuk memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia tercatat, diperdagangkan, dan menghasilkan penerimaan negara secara lebih transparan dan akuntabel.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.