Laba Perdana Merdeka GoldTembus USD10 Juta, Target Produksi 2026 Masih Menumpuk
Dari Lembaga Pendidikan Menjadi Motor Ekonomi
Danantara Ditargetkan Setor Rp120 Triliun ke Negara Tahun ini
Konsekuensinya bagi NU cukup besar.
Organisasi tersebut memiliki jaringan pesantren dan akar rumput yang luas sehingga pengembangan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui jaringan sosial yang sudah terbentuk, bukan membangun semuanya dari awal.
Didik menyebut jaringan tersebut sebagai modal sosial yang berakar kuat dalam masyarakat Indonesia.
Modal itu, menurut dia, dapat menjadi fondasi untuk mengembangkan pesantren sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat.
Perspektif tersebut juga mengubah cara melihat hubungan NU dengan pemerintah.
Program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia dinilai dapat diarahkan lebih kuat kepada masyarakat nahdliyin.
Dengan basis sosial yang besar, NU memiliki daya tawar untuk mendorong agenda pembangunan tanpa harus menjadikan politik praktis sebagai pusat kegiatannya.
Di titik ini, Didik memberikan kritik terhadap kecenderungan menjadikan massa NU sebagai objek kepentingan politik.
Menurut dia, kekuatan sosial yang dimiliki NU seharusnya digunakan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menjadi modal elektoral bagi elite.
“Tidak bisa lagi massa NU diposisikan sebagai obyek politik praktis untuk mengais suara dan mendukung elit-elitnya yang berkiprah, bergantung dan bergelantungan di kekuasaan,” tegasnya.
Karena itu, Didik juga mendorong elite NU dan Partai Kebangkitan Bangsauntuk lebih solid dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, sembari menghindari politik praktis jangka pendek yang berpusat pada kepentingan individu atau kelompok kecil.
Gagasan tersebut pada akhirnya menempatkan pesantren sebagai titik temu antara agenda sosial, ekonomi, dan politik NU.
Jika pada masa lalu modernisasi diarahkan untuk membawa pesantren keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan, maka tahap berikutnya adalah membuat pesantren menjadi pelaku pembangunan.
“Agenda elit NU ke depan adalah membawa pesantren dari ketertinggalan menuju keunggulan, dari penerima pembangunan menjadi pelaku pembangunan, dan dari kekuatan sosial menjadi kekuatan intelektual, ekonomi, dan teknologi yang menentukan masa depan Indonesia,” kata Didik.
Dengan demikian, agenda pasca-Muktamar NU tidak hanya berkaitan dengan pergantian kepemimpinan atau arah politik organisasi.
Ada pekerjaan yang lebih struktural, yakni mengubah modal sosial pesantren yang telah terakumulasi selama puluhan tahun menjadi kapasitas ekonomi, teknologi, dan sumber daya manusia yang lebih produktif.
Jika tahap pertama modernisasi pesantren berhasil menciptakan mobilitas sosial, tantangan berikutnya adalah memastikan mobilitas tersebut berkembang menjadi kemandirian ekonomi dan kemampuan masyarakat untuk menentukan arah pembangunannya sendiri.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.