Indonesia MorowaliCiptakan Ekonomi Sirkular di Lingkar Nikel MorowaliDanantara Sebut Merger PT PP dan Adhi Karya Harus Tuntas Tahun ini
“Disparitas sebesar ini bukan hanya persoalan keadilan harga. Ia menciptakan insentif ekonomi luar biasa besar untuk memperoleh BBM subsidi.
Pada konsumsi 1.000 liter, selisih nilainya mencapai Rp16,9 juta. Dalam skala distribusi besar, disparitas tersebut dapat berubah menjadi rente yang sangat menggiurkan,” ungkapnya.
Bagaimana Langkah Pemerintah?
Terkait kebijakan, Achmad menyebut beberapa PR dan masukan bagi pemerintah. Pertama, memastikan subsidi benar-benar diterima mereka yang berhak.
Lakukan digitalisasi transaksi, identifikasi kendaraan, pola konsumsi dan perkuat audit distribusi.
“Semakin besar disparitas harga, semakin kuat pula pengawasan yang dibutuhkan,” ucapnya.
Langkah kedua, pemerintah harus berani lebih transparan dan membuka tentang siapa sebenarnya pihak yang membayar kebijakan energi murah.
“Jika Pertalite Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800 dipertahankan untuk menjaga daya beli, itu pilihan kebijakan yang sah. Akan Tetapi konsekuensi fiskalnya harus transparan.
Jangan sampai APBN tidak mampu menanggung seluruh konsekuensinya, beban bergeser kepada Pertamina, kemudian konsumen nonsubsidi dan kelas menengah diminta membayar lebih mahal,” papar Achmad.
Ia menyampaikan, selisih harga BBM yang sangat kontras dengan konsep subsidi silang ini sudah tidak sehat. Menurutnya, subsidi silang seharusnya memindahkan sebagian kemampuan ekonomi dari yang kuat kepada yang lemah.
“Bukan memindahkan kelemahan fiskal negara dan ketidakefisienan badan usaha kepada masyarakat yang kebetulan masih mampu membayar. Karena itu kenaikan Dexlite 20 persen seharusnya menjadi alarm.
Dan pertanyaan kita bukan lagi sekadar mengapa BBM nonsubsidi naik,” ujarnya.
Achmad menambahkan, saat ini pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang membayar murahnya BBM subsidi untuk masyarakat.
“Jika jawabannya semakin bergeser dari negara kepada Pertamina, lalu dari Pertamina kepada kelas menengah yang sedang berjuang mempertahankan daya belinya, maka subsidi silang telah kehilangan makna,” katanya.
Sebagai informasi, pemerintah menyediakan anggaran subsidi energi yang mencakup BBM dan LPG 3 kilogram pada APBN 2026 mencapai Rp227,3 triliun.
Sementara dalam Rancangan APBN 2027, pemerintah menaikkan jumlahnya sebesar 20,1 persen menjadi Rp272,9 triliun.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.