Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineralmembeberkan bahwa tarif listrik industri di Indonesia yang berada di kisaran 8 sen dolar AS per kilowatt-hour, kalah bersain dibanding China yang berhasil menekan tarif hingga 4 sen dolar AS per kWh.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menyatakan bahwa murahnya tarif listrik industri di negara-negara maju dan berkembang sangat ditentukan oleh dominasi pemanfaatan energi terbarukan dan penataan ekosistem teknologi.
“Di China sendiri industri-industri mendapatkan special price.
Untuk industri high-tech, harga listriknya di China itu sekitar 4 sen dolar per kWh, dibandingkan dengan kita sekitar 8 sen dolar, dan di Amerika sekitar 9 sen dolar,” ungkap Yuliot dalam forum Indonesia EBTKE ConEx 2026, dikutip Kamis, 3 September 2026.
Yuliot menjelaskan, tarif listrik yang terjangkau memberi ruang bagi manufaktur China untuk melakukan produksi secara masif dengan efisiensi biaya yang sangat tinggi.
Kombinasi antara tarif energi murah, teknologi canggih, dan hilirisasi terpadu menjadikan produk manufaktur China mendominasi ceruk pasar dunia.
“Daya saing industri China untuk produksi yang sifatnya masif itu justru lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain.
Inilah yang dilakukan pemerintah China, menggabungkan berbagai sumber teknologi, ketersediaan energi yang cukup, dan proses hilirisasi,” paparnya.
Selain China, Yuliot memberi contoh Pakistan yang sanggup menekan tarif listrik masyarakat dan industrinya hingga kisaran 6 sen dolar AS per kWh berkat dominasi Pembangkit Listrik Tenaga Airdan Pembangkit Listrik Tenaga NuklirDi mana kapasitas terpasang listrik Pakistan yang mencapai 50 Gigawattdidominasi oleh 17 GW PLTN dan lebih dari 17 GW PLTA.
“Dengan murahnya harga listrik di Pakistan, industri manufaktur di sana justru dikerjakan oleh masyarakat dalam skala usaha mikro dan kecil.
Mereka bisa mengerjakan industri berat hingga restorasi, sehingga UMKM mereka dominan mengisi ceruk pasar global,” tambah Yuliot.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Indonesia yang porsi energi primer kelistrikannya masih didominasi oleh batu bara, mirip dengan struktur energi Australia dan India.
Untuk meningkatkan daya saing manufaktur nasional, Kementerian ESDM mendorong percepatan target Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik2025–2034 dengan porsi EBT mencapai 62 persen atau setara 42,6 GW.
“Target RUPTL kita penambahan pembangkit baru sekitar 70 GW, di mana pemanfaatan EBT sekitar 62 persen.
Pembangunan infrastruktur jaringan transmisinya dibangun sepanjang 47.758 kilometer sirkuit serta gardu induk berkapasitas 107.950 MVA,” bebernya.
Tak hanya sektor kelistrikan, Yuliot menegaskan pentingnya membangun ekosistem manufaktur EBT di dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengekspor bahan mentah dan mengimpor teknologi bersih.
Ketergantungan pada impor komponen seperti sel surya dan sel baterai dari China membuat industri dalam negeri rentan terhadap kontrol ekspor teknologi dari negara maju.
“Kita memiliki bauksit, nikel, silika, dan tembaga, tapi kita ekspor mentah dan manufakturnya ada di luar negeri. Kita lalu mengimpor teknologi sel surya dan sel baterai.
Teknologi itu tidak bisa menunggu alih teknologi, tapi harus kita rebut dan upayakan sendiri agar ada kemandirian nasional,” pungkasnya.
Bahlil Naikkan Target Listrik Gratis Dua Kali Lipat Jadi 500.000 Rumah Tangga
Di sisi lain seperti diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Ketenagelistrikan untuk melipatgandakan target program Bantuan Pasang Baru Listrikgratis bagi masyarakat kurang mampu.
Bahlil meminta alokasi sambungan listrik gratis ditingkatkan hingga menyentuh 500.000 rumah tangga pada tahun anggaran 2027.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa arahan peningkatan kuota BPBL tersebut diberikan langsung kepada Direktur Jenderal Ketenagelistrikan usai merespons tingginya kebutuhan penerangan di daerah.
“Di Ditjen Ketenagelistrikan ada program Bantuan Pasang Baru ListrikDalam draf awal disiapkan untuk 250.000 rumah tangga sebesar Rp593,18 miliar.
Saya tadi baru habis kasih arahan untuk BPBL-nya dinaikkan, dinaikkan menjadi 400.000 sampai 500.000 rumah tangga,” ujar Bahlil saat Rapat Kerja Komisi Xll DPR RI, dikutip Selasa, 1 September 2026.
Bahlil menegaskan bahwa perluasan program listrik gratis dan pemerataan infrastruktur listrik desamerupakan prinsip keadilan sosial yang wajib dituntaskan oleh pemerintah.
Kementerian ESDM membuka ruang aspirasi bagi para anggota DPR RI untuk memasukkan data kawasan pemukiman warga miskin yang belum terjangkau akses penerangan PLN.
“Saya mohon bantuan khusus yang menyangkut urusan listrik. Ada program listrik desa dan penyambungan listrik baru.
Saya mohon masukan dari anggota komisi kira-kira daerah mana yang belum ada listriknya, kita pasangin semua agar rakyat punya hak untuk bisa diterangi,” tegas Bahlil.
Untuk mendukung pemerataan jaringan penerangan di pelosok pedalaman, Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran infrastruktur listrik desasenilai Rp9,67 triliun dalam rancangan anggaran 2027-2028.
Anggaran infrastruktur lisdes raksasa sebesar Rp9,67 triliun tersebut ditargetkan untuk menerangi 1.250 lokasi desa terpencil yang selama ini belum menikmati akses energi listrik.
“Infrastruktur lisdes untuk tahun anggaran 2027-2028 disiapkan sebesar Rp9,67 triliun untuk 1.250 lokasi beserta konsultan pengawasnya. Ini komitmen pemerintah menuntaskan gelap gulita di desa pedalaman,” beber Bahlil.
Program perluasan akses listrik rumah tangga miskin ini berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola belanja operasional kementerian yang mencapai total Rp27,37 triliun.
Bahlil menggarisbawahi bahwa seluruh program belanja publik fisik di sektor ketenagelistrikan wajib dieksekusi secara transparan dan tepat waktu.
“Rakyat di pelosok desa berhak mendapatkan energi listrik yang layak. Tidak boleh ada lagi wilayah pemukiman yang terisolasi dari jaringan listrik nasional,” katanya.
Bahlil meminta Ditjen Ketenagelistrikan segera berkoordinasi dengan PT PLNuntuk mematangkan data teknis pemetaan by name by address penerima bantuan BPBL.
“Sinergi dengan pemda dan DPR penting agar target 500.000 sambungan listrik gratis ini tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat yang paling membutuhkan,” katanya.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.