Upaya ini diarahkan untuk menghasilkan kerja sama ekonomi dan keuangan yang konkret serta memberikan manfaat nyata.
Hal tersebut mengemuka dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS (2nd BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting/BRICS FMCBG) pada 9–10 September 2026 di Mumbai, India.
Dalam agenda itu, Indonesia diwakili oleh Gubernur Bank IndonesiaDestry Damayanti dan Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung.
Pertemuan ini dihadiri para pimpinan bank sentral dan kementerian keuangan negara anggota BRICS, yaitu Indonesia, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, UEA, Ethiopia, dan Iran.
Destry menekankan pentingnya menjaga stabilitas sekaligus memperkuat sumber pertumbuhan untuk menghadapi tensi geopolitik dan fragmentasi ekonomi.
BI sendiri mendorong penguatan kerja sama konkret BRICS, antara lain melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dan konektivitas pembayaran lintas negara.
Destry mengatakan, Indonesia melihat peluang strategis bagi BRICS untuk mengubah berbagai tantangan menjadi resiliensi bersama melalui penguatan kerja sama konkret.
“Termasuk transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara, dengan tetap memperhatikan tahapan pembangunan dan prioritas nasional masing-masing negara,” ujar dia dalam keterangannya dikutip, Minggu, 13 September 2026.
Pada pertemuan tersebut, negara-negara anggota BRICS menyepakati komitmen untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan serta meningkatkan resiliensi dalam menghadapi tantangan global.
Kesepakatan ini dirumuskan pasca pembahasan sejumlah isu strategis terkait penguatan resiliensi dan pertumbuhan, transformasi digital dan AI, konektivitas pembayaran lintas negara, penggunaan mata uang lokal, ketahanan siber, serta keuangan berkelanjutan.
BRICS juga menyepakati pentingnya penguatan arsitektur keuangan global, antara lain melalui reformasi tata kelola IMF untuk memperkuat suara dan representasi negara berkembang.
Sejalan dengan kesepakatan tersebut, Indonesia menekankan pentingnya menjadikan keberagaman karakteristik negara anggota sebagai kekuatan untuk membangun kerja sama yang saling melengkapi dan menghasilkan nilai tambah bersama.
Pertemuan dengan Gubernur RBI
Sebagai bagian dari rangkaian pertemuan di Mumbai, Destry melakukan pertemuan bilateral dengan Gubernur Reserve Bank of India, Sanjay Malhotra.
Pertemuan membahas percepatan kerja sama Local Currency TransactionIndonesia–India, Local Currency Bilateral Swap Arrangement, serta konektivitas pembayaran melalui QR antarnegara.
Kerja sama tersebut menjadi salah satu langkah untuk menerjemahkan komitmen BRICS ke dalam konektivitas ekonomi dan keuangan yang memberikan manfaat bagi kedua negara.
Pertemuan BRICS FMCBG Kedua menyepakati Pernyatan Bersama yang merefleksikan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Ke depan, Indonesia memandang penting untuk menjaga ruang dialog dan membangun jembatan di tengah fragmentasi global.
Melalui sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah, Indonesia akan terus berkontribusi dalam agenda kerja sama internasional untuk menghasilkan langkah-langkah konkret yang inklusif dan sejalan dengan prioritas nasional, guna mendukung ketahanan ekonomi dan keuangan Indonesia.
BRICS+ Dorong Kendaraan Listrik untuk Hadapi Gejolak Harga Minyak
Sebelumnya diberitakan, sekitar 84 persen populasi negara-negara anggota BRICS+ tercatat tinggal di negara pengimpor minyak bumi.
Ketergantungan impor hidrokarbon ini mendorong adopsi kendaraan listrik atau electric vehiclesebagai senjata utama dan strategi vital untuk menjaga ketahanan energi nasional dari gejolak harga minyak global.
Temuan tersebut tertuang dalam laporan analisis terbaru International Institute for Sustainable Developmentmenjelang Konferensi Tingkat TinggiBRICS ke-18 di New Delhi.
Policy Advisor IISD, Arzalia Wahida, menegaskan bahwa sektor transportasi darat yang menyerap hampir separuh permintaan minyak dunia menjadikan efisiensi lewat kendaraan listrik sebagai kunci proteksi ekonomi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Bagi negara-negara yang bergantung pada impor minyak, transisi kendaraan listrik bukan hanya tentang mengurangi emisi, tetapi juga tentang mengurangi ketergantungan pada pasar minyak global dan melindungi masyarakat berpendapatan rendah dari dampak kenaikan harga,” ujar Arzalia dalam keterangannya, dikutip Senin, 7 September 2026.
Dalam laporannya, IISD menyoroti Indonesia sebagai contoh nyata bagaimana konsistensi insentif dapat memicu pertumbuhan pesat kendaraan listrik roda dua.
Pembelian motor listrik bersubsidi di tanah air sempat melonjak drastis dari 11.532 unit pada 2023 menjadi sekitar 60.000 unit pada 2024.
Namun, ketika dukungan subsidi dihentikan pada 2025, angka penjualan langsung merosot 29 persen menjadi 55.000 unit.
Untuk memulihkan iklim pasar, pemerintah Indonesia kembali mengucurkan insentif baru sebesar Rp3 jutaper unit untuk 1 juta unit sepeda motor listrik lokal sejak Agustus 2026.
“Pasca penghentian insentif pada 2025, dunia usaha mengalami tekanan cukup besar. Meski tren kembali meningkat pada 2026, kenaikannya belum signifikan untuk mencapai target.
Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pasar ini bisa berkembang pesat ketika didukung oleh kebijakan yang tepat, tetapi juga dapat mengalami penurunan tajam ketika dukungan tersebut dihentikan,” jelas Arzalia.
Menurutnya, efektivitas penggunaan anggaran negara akan jauh lebih terasa jika disalurkan ke modal transportasi publik maupun kendaraan yang terjangkau bagi masyarakat luas, ketimbang difokuskan pada pembiayaan mobil pribadi kelas atas.
“Namun, jika insentif lebih banyak diarahkan untuk mobil pribadi, manfaatnya justru bisa lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpenghasilan lebih tinggi.
Sebaliknya, insentif untuk moda transportasi yang sehari-hari digunakan oleh jutaan masyarakat berpendapatan yang lebih rendah dapat membantu mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mencapai tujuan ketahanan energi,” tuturnya.
Laporan IISD mencatat setidaknya tujuh dari 21 negara BRICS+ telah menggeser fokus insentif ke transportasi publik dan kendaraan roda dua atau tiga.
Di India, insentif berkelanjutan mampu mendongkrak pangsa penjualan motor listrik dari 0,4 persen pada 2021 menjadi 11 persen per Juli 2026.
Sementara program tukar tambah di Tiongkok mencetak penjualan 12,5 juta sepeda listrik sepanjang 2025.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.