Kebijakan ini diambil demi menjaga daya beli masyarakat di sektor angkutan logistik serta sektor usaha produktif skala kecil.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa skema pemberian subsidi tetap untuk bahan bakar minyakjenis solar masih sangat dibutuhkan oleh berbagai pilar ekonomi kerakyatan.
“Subsidi tetap untuk minyak solar diusulkan sebesar Rp1.000 per liter, sama seperti tahun sebelumnya.
Minyak solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum.
Sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual eceran minyak solar,” ujar Bahlil, saat Rapat Kerja Komisi Xll DPR RI, dikutip Selasa, 1 September 2026.
Bahlil membeberkan bahwa total usalan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 dipatok mencapai 19,561 juta kilo liter
Porsi alokasi BBM bersubsidi tersebut didominasi oleh kuota minyak solar sebesar 19 juta KL, sedangkan sisanya sebesar 0,561 juta KL dialokasikan untuk komoditas minyak tanah.
“Usulan volume BBM bersubsidi tahun 2027 sebesar 19,561 juta KL, dengan rincian minyak tanah 0,561 juta KL dan minyak solar 19 juta KL.
Sementara untuk volume LPG 3 kilogram diusulkan sebesar 8 juta metrik ton berdasarkan realisasi sampai Juli 2026,” beber Bahlil.
Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan alokasi minyak tanah bersubsidi bagi wilayah-wilayah pedalaman, utamanya di kawasan Indonesia Timur.
Bahlil menjelaskan bahwa penambahan kuota minyak tanah merupakan wujud keadilan sosial bagi warga di pulau-pulau terpencil yang belum tersentuh konversi gas LPG.
“Di Indonesia ini tidak semuanya memakai LPG. Wilayah timur seperti Maluku, Papua, dan beberapa wilayah Sulawesi itu masih menggunakan minyak tanah.
Jadi kalau volume minyak tanah ini kita naikkan, ada argumentasi keadilannya. Tempat lain semua sudah disubsidi LPG, daerah ini belum.
Ini bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terangnya secara tajam.
Subsidi Listrik
Di samping subsidi BBM dan LPG, Bahlil melaporkan usulan alokasi anggaran subsidi listrik dalam RAPBN 2027 yang dipatok mencapai Rp117,84 triliun.
Besaran nilai subsidi listrik tersebut dihitung berdasarkan patokan asumsi harga minyak mentah Indonesia75 dolar AS per barel dan kurs Rp17.500 per dolar AS.
“Usulan subsidi listrik berada di angka Rp117,84 triliun. Pemerintah berharap pergerakan ICP dan kurs nilai tukar tetap stabil sehingga alokasi beban subsidi energi tidak membengkak di luar perkiraan,” tuturnya.
Bahlil menyimpulkan bahwa penetapan harga dan volume distribusi bahan bakar bersubsidi telah mempertimbangkan disparitas harga serta dinamika rantai pasok global.
Kementerian ESDM juga berjanji untuk mengawasi tata kelola penyaluran BBM dan LPG subsidi secara ketat agar alokasi kuota yang ditetapkan tidak meleset dari sasaran penerima manfaat.
“Ketepatan sasaran distribusi menjadi prioritas agar subsidi BBM dan listrik benar-benar menopang sektor usaha produktif dan warga kurang mampu, pungkas Bahlil.
Subsidi BBM Bisa Tembus Rp261 Triliun
Sebelumnya diberitakan, Kelesuan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumidinilai mengancam ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka panjang.
Laju penurunan produksi minyak nasional diprakirakan bakal mendongkrak ketergantungan impor energi dan membengkakkan beban subsidi BBM hingga Rp 261 triliun pada 2035.
Ekonom Energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, mengungkapkan bahwa produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan alami sekitar 4 persen per tahun sejak 1998.
Tanpa masuknya modal baru untuk kegiatan eksplorasi, produksi minyak siap jualnasional akan merosot tajam.
“Berdasarkan simulasi model IRCGE, kegagalan menarik investasi dalam 2 hingga 3 tahun ke depan akan menekan produksi minyak nasional dari sekitar 605 ribu barel per hari pada 2025 menjadi 535 ribu barel per hari pada 2028.
Yayan menjelaskan, penurunan produksi fisik yang signifikan tersebut membuat target swasembada minyak tidak akan tercapai pada tahun manapun.
Sebaliknya, tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor energi diproyeksikan bertahan di level mengkhawatirkan sebesar 42,5 persen pada 2035.
Dampak pelemahan produksi ini bakal menjalar langsung ke pos belanja negara. Pembengkakan volume impor BBM otomatis menguras anggaran negara, di mana alokasi subsidi BBM diproyeksikan melonjak hingga Rp261 triliun pada 2035.
Pada saat yang sama, kas bersih sektor migas pemerintah berbalik dari posisi surplus menjadi defisit Rp70 triliun.
“Migas yang selama ini menjadi penyumbang utama penerimaan negara akan berubah menjadi beban berat bagi APBN.
Lebih lanjut, tingginya kebutuhan devisa untuk mengimpor BBM akan memberi tekanan hebat pada nilai tukar rupiah, yang diproyeksikan melemah hingga Rp 19.713 per dolar AS pada 2035,” tutur Yayan.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.