Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesiamengungkapkan bahwa disparitas harga yang terlalu jauh membuat penjualan produk BBM nonsubsidi tergerus drastis akibat pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM subsidi, sekaligus memicu maraknya praktik spekulan ilegal di daerah.
Ketua Umum DPP HPMPI Steven, memaparkan bahwa saat ini jaringan Pertashop di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 6.700 gerai harus menanggung beban operasional berat akibat ketimpangan skema harga tersebut.
“Saat ini yang terjadi adalah selisih harga mendominasi pilihan konsumen. Pertamax itu di batas atas berada di Rp16.650 dan batas bawahnya di Rp15.950, sedangkan Pertalite tetap di Rp10.000.
Jadi konsumen yang sensitif harga akan memilih produk termurah yang tersedia,” ujar Steven saat audiensi dengan Komisi Xll DPR RI, pada Selasa, 8 September 2026.
Steven menegaskan bahwa lebarnya rentang harga antara Rp10.000 untuk Pertalite dan kisaran Rp16.000 untuk Pertamax menciptakan ruang abu-abu yang dimanfaatkan oleh para pengecer tidak resmi.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada penurunan volume penjualan harian Pertashop yang secara bertahap mengancam keberlanjutan bisnis para pengusaha lokal.
“Pertashop nonsubsidi menanggung tekanan volume yang tidak sebanding. Ketika outlet resmi melemah, ruang bagi penjualan informal atau tidak resmi bahkan ilegal itu membesar sebab ada gap harga.
Paritas itu menekan kelayakan usaha karena ada selisih harga, kemudian permintaan mulai bergeser dari produk nonsubsidi menjadi ke produk subsidi,” tegas Steven.
Efek domino dari penurunan volume penjualan ini secara otomatis melipatgandakan beban biaya per liter yang harus ditanggung pengusaha gerai resmi.
Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya intervensi kebijakan, Steven mengkhawatirkan gelombang penutupan gerai Pertashop di berbagai wilayah pelosok akan makin tidak terhindarkan.
“Volume penjualan menurun, biaya per liter juga akan naik, dan outlet akan terancam untuk tutup. Ada masalah rentang harga yang terlalu jauh antara BBM nonsubsidi dan subsidi.
Angka Rp10.000 dan Rp16.000 itu di antara harganya akan menciptakan para spekulan pengetap pengecer untuk mengambil celah di sana,” terangnya.
Padahal, Steven menekankan bahwa pendirian Pertashop sejak awal diinisiasi secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeribersama PT Pertaminapada 2019 untuk membawa nilai publik formal dan memperluas jangkauan energi bersih hingga ke tingkat desa.
Program ini awalnya dirancang untuk memanfaatkan aset Badan Usaha Milik Desaguna menggerakkan potensi ekonomi perdesaan.
“Pertashop membawa nilai publik formal menjaga standar yang tidak terlalu terlihat di harga per liter, mulai dari akses mendekatkan BBM kepada masyarakat pelosok, hingga dari segi keselamatan operasi, penyimpanan, dan penyaluran yang mengikuti semua standar dari Pertamina serta diakui mutu dan takarannya,” kata Steven.
Selain jaminan standar takaran dan mutu produk, keberadaan Pertashop memiliki kontribusi langsung terhadap pendapatan asli daerah melalui mekanisme perpajakan resmi yang transparan.
Seluruh transaksi BBM di gerai Pertashop tercatat secara digital dalam sistem jaringan terintegrasi.
“Administrasi transaksi berada dalam jaringan resmi sehingga semua yang kami jual dapat dipertanggungjawabkan. Kami di daerah berada dalam mekanisme PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) sesuai ketentuan fiskal daerah.
Kami tidak hanya hadir sebagai pengusaha untuk mencari untung sendiri, tetapi juga memberikan andil sebagai penyumbang PBBKB di setiap daerah,” imbuhnya.
Menyikapi krisis operasional ini, HPMPI menegaskan bahwa para pengusaha daerah tidak sedang mengemis bantuan subsidi tunai dari pemerintah.
Pengusaha Pertashop hanya meminta hadirnya kepastian regulasi yang adil agar alokasi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
“HPMPI tidak meminta subsidi untuk badan usaha. Kami meminta kebijakan yang menjaga tiga tujuan sekaligus.
Pertama, subsidi tetap adil dan bantuan diterima oleh kelompok atau pengguna yang benar-benar berhak, karena nyatanya yang terjadi saat ini di lapangan kita temui bahwa yang menerima bukan kelompok berhak melainkan kelompok mampu,” cecar Steven.
Tujuan kedua yang didorong HPMPI adalah penertiban rantai distribusi BBM agar disalurkan secara terukur melalui jejaring resmi yang mudah diawasi oleh otoritas negara.
Penggunaan jaringan Pertashop yang sudah tersebar luas dinilai dapat menjadi instrumen paling efektif bagi pemerintah dalam memantau alokasi energi nasional.
“Tujuan ketiga adalah keberlanjutan usaha yang beroperasi untuk menjaga akses energi di daerah, sebab lokasi pendirian kami berada di wilayah pelosok-pelosok desa.
Kami memohon pimpinan demi menjaga keberlangsungan program Pertashop dan pengembangan roda ekonomi daerah, program ini dapat diperhatikan lebih serius melalui forum yang menjaga mekanisme perbaikan di lapangan,” ungkapnya.
Subsidi Jadi Penentu Daya Beli
Perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi Pertamina saat ini menunjukkan jurang yang cukup lebar.
Berdasarkan data yang disampaikan, selisih harga berada pada kisaran Rp5.950 hingga Rp14.350 per liter, tergantung jenis BBM yang digunakan sebagai pembanding.
Untuk BBM bersubsidi, Pertalite dipatok Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar berada di Rp6.800 per liter.
Harga tersebut menjadi titik acuan bagi konsumen yang sensitif terhadap perubahan biaya energi, terutama karena BBM memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap biaya transportasi dan distribusi.
Sementara itu, harga BBM nonsubsidi jauh lebih tinggi. Pertamax dibanderol Rp15.950 per liter atau Rp5.950 lebih mahal dibandingkan Pertalite.
Selisih tersebut meningkat menjadi Rp6.600 untuk Pertamax Green 95 yang berada di Rp16.600, dan Rp8.300 untuk Pertamax Turbo dengan harga Rp18.300 per liter.
Jurang harga bahkan lebih besar pada produk diesel. Dexlite mencapai Rp19.700 per liter, atau Rp12.900 lebih mahal dibandingkan Biosolar.
Sedangkan Pertamina Dex berada di Rp21.150 per liter, menciptakan selisih Rp14.350 dari Biosolar.
Perbedaan ini memperlihatkan bahwa subsidi memberikan bantalan harga yang sangat signifikan bagi konsumen. Pada kendaraan diesel, misalnya, penggunaan Biosolar dibandingkan Pertamina Dex menghasilkan penghematan Rp14.350 setiap liter.
Jika sebuah kendaraan mengonsumsi 50 liter, perbedaannya mencapai Rp717.500.
Namun, selisih harga yang besar juga menciptakan konsekuensi bagi pasar.
Ketika konsumen memiliki akses terhadap BBM bersubsidi, insentif untuk beralih ke produk nonsubsidi menjadi lebih kecil selama kualitas dan kebutuhan kendaraan masih dapat dipenuhi BBM subsidi.
Di sisi lain, semakin besar kesenjangan harga, semakin penting ketepatan sasaran subsidi.
Pemerintah perlu memastikan subsidi benar-benar dinikmati kelompok yang membutuhkan, karena perbedaan harga yang lebar berpotensi meningkatkan beban fiskal sekaligus menciptakan distorsi konsumsi.
Dengan kata lain, harga BBM bukan sekadar soal mahal atau murah.
Jurang Rp5.950–Rp14.350 per liter menunjukkan betapa besar peran subsidi dalam menjaga biaya energi masyarakat, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan subsidi tetap tepat sasaran.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.