Karena itu, setiap rupiah APBN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian cita-cita pembangunan nasional.
“APBN adalah alat perjuangan untuk memastikan negara hadir, melindungi rakyat, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik.
Karena itu, setiap rupiah APBN harus memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mendukung tercapainya cita-cita pembangunan nasional,” kata Purbaya dalam keterangannya, Kamis, 27 Agustus 2026.
Komitmen tersebut tercermin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2027 yang disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan kebutuhan pembangunan nasional.
Purbaya menegaskan keberpihakan terhadap masyarakat harus berjalan seiring dengan disiplin dan keberlanjutan fiskal.
RAPBN 2027 dirancang untuk mencapai keseimbangan tersebut melalui kebijakan fiskal yang mampu memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi, sekaligus mempertahankan kredibilitas APBN.
“RAPBN tahun 2027 kita rancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat dengan tetap menjaga kesehatan APBN,” jelas dia.
Pemerintah memandang APBN memiliki peran strategis, terutama di tengah ketidakpastian dan risiko global yang masih tinggi.
Dalam kondisi tersebut, APBN menjalankan fungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat, sekaligus menjadi instrumen counter cyclical untuk mendorong perekonomian domestik dan mendukung agenda prioritas pembangunan.
Selain itu, APBN diarahkan menjadi katalis pembangunan yang memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan arah tersebut, RAPBN 2027 akan difokuskan untuk mendukung delapan klaster program kerja prioritas nasional dan satu program pendukungyang mencakup 60 program kerja.
Dalam RAPBN 2027, belanja negara dirancang sebesar Rp4.097,2 triliun, sedangkan pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426,0 triliun.
Untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memberikan ruang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, defisit RAPBN 2027 diusulkan sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto
Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Negara
Pemerintah juga akan terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas belanja dan kemandirian fiskal.
Penguatan kapasitas fiskal daerah dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah sekaligus mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.
Dari sisi pendapatan, pemerintah akan meningkatkan penerimaan negara secara bertahap dan berkelanjutan untuk menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi pembangunan.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola sumber daya manusia, integrasi data, intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memperluas basis perpajakan, serta peningkatan kepatuhan dan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan diversifikasi penerimaan negara bukan pajak, antara lain melalui optimalisasi sumber daya alam, pemanfaatan aset negara, dan peningkatan layanan kementerian/lembaga.
“Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan untuk menyediakan ruang fiskal serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif,” jelas Purbaya.
Di tengah dinamika dan ketidakpastian global, pemerintah menilai fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dan stabil.
Berbagai risiko, seperti perkembangan geopolitik, fluktuasi harga energi dan komoditas, fragmentasi perdagangan global, serta arah kebijakan moneter dan perdagangan negara-negara maju, tetap menjadi perhatian pemerintah.
Adapun perekonomian Indonesia pada kuartal II 2026 tumbuh 5,29 persen, dengan pertumbuhan semester I mencapai 5,45 persen. Pertumbuhan tersebut antara lain didorong oleh investasi yang tumbuh 6,87 persen.
Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didukung oleh penguatan sektor perdagangan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi.
Pemerintah selanjutnya akan mendorong transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih produktif, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing.
Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen.
“Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar enam persen sangat penting untuk memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menkeu.
Untuk menjaga stabilitas harga, inflasi 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 2,5 persen. Pengendalian inflasi akan diperkuat melalui peningkatan produksi pangan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi komoditas pangan.
Sementara itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada level Rp17.500 per dolar AS dan rata-rata yield Surat Berharga Negaratenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Proyeksi tersebut didukung sinergi kebijakan pemerintah untuk memperkokoh stabilitas makroekonomi, menjaga arus modal, meningkatkan investasi dan kinerja ekspor, serta mengelola pembiayaan secara prudent.
“Berbagai strategi dan kebijakan fiskal dalam mencapai sasaran pembangunan tersebut menegaskan arah kebijakan RAPBN tahun 2027 yang konsisten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta kesejahteraan yang lebih cepat dan merata,” pungkas Menkeu.
Disclaimer
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi.
Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu.
Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.